TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang kegiatan buka puasa bersama (Bukber) melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Larangan Jokowi itu mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lantas, apa kata mereka?
PKS: Jokowi kurang ramah dengan umat Islam
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama mengesankan Jokowi kurang ramah dengan umat Islam.
“Kasihan Presiden, sepertinya ada pembisik yang salah kasih masukan. Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau kurang ramah dengan umat Islam,” kata Aboe dalam keterangannya, Jumat, 24 Maret 2023.
Jika alasan berbuka puasa bersama karena Covid-19, kata dia, maka masyarakat pasti ingat hajatan mantu Presiden Jokowi.
Aboe menjelaskan, untuk pengamanan hajatan saja membutuhkan lebih dari dua ribu orang. Sementara tamu undangan mencapai enam ribu orang. Dia mengatakan acara hajatan mantu Jokowi bisa digelar dan aman-aman saja.
Aboe juga menyoroti gelaran konser Black Pink yang digelar beberapa hari lalu. Acara itu dilangsungkan dengan 70 ribu penonton, tanpa alasan Covid-19 dalam penyelenggaraannya.
“Tapi kenapa tetibanya saat Ramadan, orang mau buka puasa bersama, alasan Covid-19 kembali muncul?” ujarnya.
Oleh sebab itu, Aboe mempertanyakan alasan di balik terbitnya surat arahan Jokowi. Menurut dia, sebuah kebijakan yang diambil mestinya didasarkan pada perlakuan yang setara.
“Jika yang lain bisa ngumpul-ngumpul sampai ribuan orang, kenapa saat buka puasa bersama hal ini jadi dilarang?” kata dia.
Selanjutnya: Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyarankan…
